Ini Syarat Dan Kriteria Pendataan Non ASN Berikut Alurnya

oleh -di lihat 137 kali
Ini Syarat Dan Kriteria Pendataan Non ASN Berikut Alurnya

RAKANEWS.COM, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga kini melaksanakan pendataan non ASN di lingkup instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendataan ini akan berakhir pada 31 Oktober 2022. Pendataan ini menjadi langkah pemerintah untuk menghapus tenaga honorer yang di targetkan selesai 28 November 2023.

Sekaligus langkah melaksanakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kementerian PANRB memang sudah menyebutkan kebutuhan ASN tahun ini sebesar 530.028 orang yang nantinya harus melalui seleksi PPPK.

BKN sendiri belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan seleksi PPPK.

Masih persiapan, setelah selesai maka segera di laksanakan,” kata Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama kepada , Senin (19/9/2022).

Untuk persyaratan dan kategori, instansi dapat mengacu pada Surat Menteri PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Syarat Pendataan Non ASN

Lebih lanjut kata Satya, pendataan ini juga bertujuan mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses pemetaan, validasi data, dan menyiapkan peta jalan (road map) penyelesaian tenaga non ASN.

Alur Pendataan Tenaga Honorer

Adapun skema pendataan non ASN di bagi ke dalam beberapa tahapan. Tahap pertama, sebelum prafinalisasi, masing-masing admin/operator instansi mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja di lingkupnya. Juga memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang di tetapkan pemerintah.

Setelah di daftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun di portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/. Instansi melakukan pengecekan terhadap data yang di input dan di lengkapi oleh tenaga non ASN.

Tahap kedua, tahap prafinalisasi yang berlangsung 30 September 2022, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga yang masuk dalam pendataan awal (uji publik) melalui kanal informasi instansi.

Dari pengumuman pendataan awal instansi, bagi tenaga yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan Riwayat Masa Kerja.

Tahap terakhir, finalisasi yang berlangsung 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir pendataan tenaga non-ASN. Lalu menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai hasil akhir pendataan. Serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non ASN pada kanal informasinya.

(kompas/ikabari)

Tentang Penulis: Raka Putra Media

Gambar Gravatar
Raka Putra Media adalah seorang koresponden dan penulis di media online Raka News.

No More Posts Available.

No more pages to load.