Nadim Berhenti Belajar Tatap Muka Ketika Ada COVID-19 Di Sekolah

oleh -di lihat 386 kali
Nadim Berhenti Belajar Tatap Muka Ketika Ada COVID-19 Di Sekolah

RAKANEWS.COM, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim meminta sekolah menghentikan sementara belajar tatap muka jika ada warganya yang terdampak virus COVID-19. Adapun kebijakan ini di ambil Nadim berdasarkan perkembangan wabah COVID-19 saat ini.

Kebijakan Nadim terkait diskresi pemberlakuan SKB tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran pandemi COVID-19. Yang di umumkan bersama oleh empat menteri dalam Surat Edaran Mendikbud-Ristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang COVID-19. -19 Pandemi. Sabtu (30/7/2022).

Surat Edaran ini di tandatangani oleh Nadim pada 29 Juli 2022. Kebijakan ini di capai melalui kesepakatan bersama antara Kementerian Koordinasi Penanaman Modal Maritim, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sekolah yang menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka harus menerapkan pembelajaran jarak jauh.

Aturan Penghentian Belajar Tatap Muka

  1. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan di lakukan pada: a. rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi COVID-19 apabila: 1) terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan; dan/atau 2) hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirrnasi COVID-19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih; atau b. peserta didik terkonfirmasi COVID-19 apabila: 1) bukan merupakan klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan; dan/atau 2) hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5% (lima persen); dan c. peserta didik yang mengalami gejala COVID-19 (suspek).
  2. Lama waktu penghentian pembelajaran tatap muka sebagaimana di maksud pada: a. angka t huruf a paling sedikit 7 (tujuh) hari; dan b. angka t huruf b dan huruf c paling sedikit 5 (lima) hari.
  3. Proses pembelajaran pada rombongan belajar dan/atau peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di laksanakan melalui pembelajaran jarak jauh.
  4. Pemerintah daerah harus melakukan penelusuran kontak erat dan tes COVID-19 di satuan pendidikan yang di temukan kasus konfirmasi maupun suspek sebagaimana di maksud pada angka 1;
  5. Penetapan klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan/atau hasil surveilans epidemioiogis sebagaimana di maksud pada angka t huruf a dan huruf b berdasarkan informasi dari: a. satuan tugas penanganan COVID-19 setempat; dan/atau b. dinas kesehatan setempat;
  6. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Terutama dalam hal: a. memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan; b. pelaksanaan penemuan kasus aktif (active case finding) di satuan pendidikan baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survei berkala maupun notifikasi Peduli Lindungi; c. pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan; d. percepatan vaksinasi COVID-l9 lanjutan (booster bagi pendidik dan tenaga kependidikan); dan e. percepatan vaksinasi COVID-19 bagi peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin COVID- 19.

(detik.com/kabarbogor.com)

Tentang Penulis: Raka Putra Media

Gambar Gravatar
Raka Putra Media adalah seorang koresponden dan penulis di media online Raka News.

No More Posts Available.

No more pages to load.