Wakil Bupati Bogor Gelar Rapat Evaluasi Pembangunan Agar Tidak Ada Lagi Proyek Pembangunan Yang Mangkrak Kedepannya

oleh -di lihat 240 kali

Rakanews.com CIBINONG – Pemerintah kabupaten Bogor adakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2021 serta persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2022, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (18/1).

Hadir pada giat tersebut wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, dan sejumlah jajaran pemerintahan kabupaten Bogor, pada kesempatan itu Iwan Setiawan menyampaikan bahwa rapat hari ini sebagai bahan evaluasi ke depan serta persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

Wabup berharap pelaksanaan pembangunan di kabupaten Bogor kedepannya harus memiliki perencanaan yang terintegrasi dengan lintas dinas, hal ini untuk meminimalisir terjadinya kegiatan pembangunan yang mangkrak atau terbengkalai.

Deteksinya harus dari awal, tidak ada lagi alasan karena akses jalan, mobilitas barang terkendala, dan tertunda karena cuaca hujan yang selama ini menjadi alasan pelaksana proyek atau pemenang tender, pemda tidak boleh menerima alasan begitu saja dari pihak ketiga, jika alasannya tidak rasional, kita tidak terima, kalau rasional alasannya, misalnya tanahnya labil, tapi kalau masalah hujan, mobilisasi barang, perubahan design kita tidak akan terima,” tegas Iwan Setiawan.

Iwan menegaskan bahwa ke depan diminta kepada para pemenang tender untuk koordinasi dan melihat langsung ke lokasi pembangunan.

Jangan sampai ketika menang, alasannya akses jalan. Kemudian budayakan membuat DED ( detail engineering design ) dengan clear and clean termasuk akses jalannya.

Wabup juga meminta agar ada tim Pemkab Bogor yang bertugas melancarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bogor.

Seperti Bagian Bantuan Hukum, DPKPP termasuk Satpol PP untuk meminimalisir gangguan-gangguan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Sehingga Pemerintah kabupaten Bogor melalui dinas terkait fokus pada pembangunan, bukan disibukkan dengan gangguan kelancaran pembangunan.

Ke depan tidak boleh begitu, kami juga himbau tidak boleh membuat DED kalau tanah dan lokasinya saja belum ada, artinya DED harus clean and clear, jangan sampai belum ada tanah dan lokasinya sudah bikin DED. Kita harus berani melakukan black list terhadap pihak ketiga yang memang kinerjanya tidak baik, PT-nya kita black list kemudian.pungkasnya ( Purnama )

No More Posts Available.

No more pages to load.