Pemerintah Desa Tapos II Gelar Giat Sosialisasi PTSL

oleh -105 views

Tenjolaya  – Sesuai dengan Pogram PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

Selasa ( 07/09/2021 ) Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya kabupaten Bogor melaksanakan sosialisasi PTSL lanjutan di tahun 2021.

Acara berjalan lancar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan hadir dalam acara tersebut Kepala desa Tapos II Puad Wahyudi SAg, Babhinkahadirimtibmas, Babinsa, BPD, LPM,Kadus para RW dan RT se desa Tapos II.

Puad Wahyudi S.Ag menegaskan “Sosialisasi ini sangatlah penting supaya semua lapisan masyarakat mengetahui prosedur pengajuan baik itu admintrasi ataupun syarat syarat lain untuk memiliki surat atau sertifikat kepemilikan tanah serta jika nanti sertifikat sudah jadi harap jaga baik-baik karena sertifikat adalah barang berharga dan jangan sampai hilang. Selain itu juga disampaikan dengan adanya sertifikat maka status kepemilikan tanah lebih kuat dimata hukum, jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi timbul masalah sengketa tanah di kemudian hari.”

Sementara itu Petugas dari Badan Pertanahan dalam arahannya menjelaskan, “Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan Program strategis nasional, yang harus dilaksanakan bersama sama seluruh Stake holder agar bisa terlaksana dengan baik, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah maupun mengurangi sengketa lahan pentingnya sosialisasi dan penyuluhan kegiatan PTSL, sehingga masyarakat bisa memahami pentingnya Sertifikat Hak Tanah”, jelas nya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon PTSL adalah:

  1. Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  2. Surat tanah yang bisa berupa letter C, Akte Jual Beli, Akte Hibah atau Berita Acara Kesaksian, dll.
  3. Tanda batas tanah yang terpasang. Perlu diingat, tanda batas tanah ini harus sudah mendapat persetujuan pemiliki tanah yang berbatasan.
  4. Bukti setor Bea Perolehan atau Surat Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh)

Jika semua persyaratannya sudah lengkap baru bisa diproses Untuk Pembuatan sertifikat di kenakan biaya pendaftaran, untuk wilayah Jawa Bali senilai Rp, 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai keputusan bersama 3 Mentri.

Ketua RW 02 wewen SPd  menambahkan “ini merupakan tahapan pembuatan PTSL, selanjutnya Pendataan. Pada tahap ini, petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah, seperti pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan (apakah warisan, hibah, atau jual beli) dan riwayat pajak (BPHTB dan PPh)”

Selanjutnya menurut Umar Ketua BPD “tahapan Pengukuran. Petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini, pemohon harus dapat menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. Selain itu, pengukuran lahan harus juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan. tahapan berikutnya adalah Sidang Panitia. Petugas akan meneliti data yuridis dan melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas yang terdiri tiga anggota BPN dan satu orang petugas desa, akan mencatat sanggahan, kesimpulan dan meminta keterangansetelah semua proses di lalui pemohon PTSL tinggal menunggu proses jadi nya Serifikat” (Poer)