Ketua DPRD : Implementasi Pancakarsa Butuh Terobosan Kebijakan dan Integrasi Program

oleh -di lihat 141 kali

rakanews.com. CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto berpandangan penerapan Pancakarsa yang menjadi jargon pembangunan Kabupaten Bogor, membutuhkan terobosan kebijakan yang menyentuh persoalan dari hulu hingga ke hilir. Selain itu, integrasi program antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

 

Yang sangat dibutuhkan adalah kebijakan strategis baik berupa regulasi maupun anggaran, dan saya juga berulangkali menyampaikan harus ada integrasi program antar SKPD,” ujar Rudy, di acara Focus Group Discussion Uji Aji Pancakarsa Pulihkan Ekonomi di tengah pandemi yang diselenggarakan Kelompok Wartawan DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (7/9).

Percepatan pemulihan ekonomi, lanjutnya, harus berangkat dari potensi apa yang dimiliki kabupaten bogor. Merujuk data BPS, nilai dan kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Bogor terbesar ada pada empat sektor yakni industri pengolahan, perdagangan besar, konstruksi, dan pertanian.

 

Pandemi Covid-19 membuat sektor industri pengolahan, perdagangan besar sangat tertekan. Demikian juga kebijakan yang kerap berubah-ubah membuat sektor konstruksi sulit untuk tumbuh. Yang masih tumbuh positif adalah sektor pertanian dan perikanan,” imbuhnya.

Rudy menilai, Pancakarsa yang menjadi jargon pemerintah Kabupaten Bogor cukup taktis secara konsep. Namun ditataran implementasi, butuh terobosan kebijakan berupa regulasi dan anggaran yang mampu menjadi daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi. “Birokrasi kita harus punya persepsi yang sama bahwa penggunaan APBD harus mampu menggerakkan ekonomi,” kata dia.

 

Untuk itu, integrasi program antar SKPD sangat dibutuhkan. Berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus ditindaklanjuti dengan pendampingan usaha. Aspek pemasaran, juga memerlukan intervensi dari pemerintah daerah.

 

dprd.kabbogor Rudy juga mengingatkan pentingnya intervensi kebijakan untuk menyelamatkan berbagai sektor usaha yang nyaris ambruk di era disrupsi yang diperparah situasi pandemi. Salah satunya, pasar modern. “Di satu sisi kita ingin pengusaha investasi di daerah kita, tapi disaat usaha mereka terancam kita juga butuh intervensi kebijakan untuk menyelematkan,” kata dia.

Untuk menyelamatkan mall yang tutup, saran Rudy, pemerintah bisa mensinergikan program peningkatan kualitas UMKM. Tentunya untuk mengoptimalkan program tersebut, partisipasi asosiasi pengusaha seperti KADIN sangat dibutuhkan. “Misalnya kita membangun sentra UMKM yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan bangunan mall yang sudah hampir bangkrut,” katanya.

FGD yang diselenggarakan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kabupaten Bogor ini juga menghadirkan Bupati Ade Yasin sebagai narasumber utama. Selain itu, hadir juga sebagai narasumber dan peserta Ketua KADIN Kabupaten Bogor, Shinta Dec Checawaty, Wakil Ketua APINDO Kabupaten Bogor, Iskandar, Ketua Komite Kabupaten Bogor Ekonomi Kreatif, Alfisa Triatmoko, Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor, Hasan Haikal Thalib, Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia, Aldy Sipriyadi, dan GRM Star energy Gheotermal Salak, Nungky Nur Sasongko. Diskusi tersebut dimoderatori Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar